TAX SHELTERS dan KASUS KPMG

TAX SHELTERS

Tax shelters adalah setiap metode untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang mengakibatkan pengurangan pembayaran pajak mengumpulkan entitas, termasuk pemerintah negara bagian dan federal. Metodologi ini dapat bervariasi tergantung pada undang-undang pajak daerah dan internasional.

Beberapa tempat penampungan pajak yang dipertanyakan atau bahkan ilegal:

perusahaan lepas pantai. Karena perbedaan tarif pajak dan perundang-undangan di masing-masing negara, manfaat pajak dapat dimanfaatkan. Contoh: Jika Impor Co membeli $ 1 dari barang dari India dan dijual seharga $ 3, Impor Co akan membayar pajak atas $ 2 dari penghasilan kena pajak. Namun, manfaat pajak dapat dimanfaatkan jika Impor Co adalah untuk mendirikan sebuah anak perusahaan lepas pantai di Kepulauan Virgin Inggris untuk membeli barang yang sama untuk $ 1, menjual barang kepada Impor Co sebesar $ 3 dan menjualnya lagi di pasar domestik sebesar $ 3 . Hal ini memungkinkan Impor Co melaporkan penghasilan kena pajak $ 0 (karena dibeli sebesar $ 3 dan dijual seharga $ 3), sehingga tidak membayar pajak. Sementara anak perusahaan harus membayar pajak atas $ 2, pajak dibayarkan kepada otoritas pajak Inggris Kepulauan Virgin. Karena British Virgin Islands memiliki tingkat pajak perusahaan 0%, tidak ada pajak terhutang.

pembiayaan. Dengan membayar suku bunga terlalu tinggi kepada pihak terkait, salah satu mungkin sangat mengurangi pendapatan investasi (atau bahkan membuat kerugian), tapi membuat keuntungan modal besar ketika salah satu menarik diri investasi. Manfaat pajak berasal dari fakta bahwa keuntungan modal dikenakan pajak pada tingkat yang lebih rendah dari pendapatan investasi normal seperti bunga atau dividen.

            Kelemahan ini tempat penampungan pajak dipertanyakan biasanya bahwa transaksi yang tidak dilaporkan pada nilai pasar wajar atau suku bunga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Secara umum, jika tujuan dari transaksi adalah untuk menurunkan kewajiban pajak tetapi sebaliknya tidak memiliki nilai ekonomi, dan terutama ketika diatur antara pihak-pihak terkait, transaksi tersebut sering dipandang sebagai tidak etis. Badan ini dapat mengevaluasi harga, dan akan cepat menetralisir lebih dari manfaat pajak. Namun, kasus tersebut sulit untuk membuktikan. Sebuah minuman ringan dari mesin penjual otomatis dapat biaya $ 1,00, tetapi juga dapat dibeli dalam jumlah besar untuk $ 0,25. Untuk membuktikan bahwa harga sebenarnya tidak masuk akal mungkin berubah menjadi cukup sulit itu sendiri.

Tempat penampungan pajak lainnya bisa legal dan sah:

            Aliran-melalui saham / kemitraan terbatas. perusahaan tertentu, seperti pertambangan atau pengeboran minyak sering mengambil beberapa tahun sebelum mereka bisa menghasilkan pendapatan yang positif, sementara banyak dari mereka akan pergi di bawah. Hal ini biasanya menghalangi investor umum yang menuntut cepat, atau setidaknya aman, pengembalian. Untuk mendorong investasi, pemerintah AS memungkinkan biaya eksplorasi perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai pengurang pajak (tidak harus bingung dengan kredit pajak). Investor dihargai oleh 1) dekat penghematan pajak instan 2) potensi keuntungan besar jika perusahaan menemukan emas atau minyak. Dalam terminologi AS, badan ini diberi judul generik "kemitraan terbatas" dan di masa lalu mereka mungkin telah hanya telah disebut "penampungan pajak", menjadi tempat penampungan pajak archetypical. Namun IRS terbatas popularitas rencana ini dengan membiarkan kerugian pasif income (investasi) hanya mengimbangi sebagai lawan pendapatan yang diperoleh.

            Rencana pensiun. Dalam rangka mengurangi beban sistem pensiun yang didanai pemerintah, pemerintah memungkinkan individu untuk berinvestasi di pensiun mereka sendiri. Di Amerika Serikat ini program sanksi termasuk Individual Account Pensiun (IRA) dan 401 (k) s. pendapatan disumbang tidak akan dikenakan pajak hari ini, tapi akan dikenakan pajak ketika individu pensiun. Keuntungan untuk rencana ini adalah bahwa uang yang akan diambil sebagai pajak kini diperparah di akun sampai dana ditarik. Dengan Roth IRA dan baru diperkenalkan ([2006]) Roth 401 (k), pendapatan pajak sebelum kontribusi yang dibuat memperhitungkan tetapi tidak dikenakan pajak ketika dana ditarik. Opsi ini lebih disukai oleh para pekerja yang berharap untuk berada dalam bracket pajak yang lebih tinggi selama pensiun dari mereka saat ini. Sebuah sistem yang sama tersedia di Inggris dan dikenal sebagai Rekening Perorangan Tabungan.

            Tempat penampungan pajak ini biasanya dibuat oleh pemerintah untuk mempromosikan perilaku yang diinginkan tertentu, biasanya investasi jangka panjang, untuk membantu ekonomi; pada gilirannya, ini menghasilkan penerimaan pajak bahkan lebih. Atau, tempat penampungan dapat menjadi sarana untuk mempromosikan perilaku sosial. Di Kanada, untuk melindungi budaya Kanada dari pengaruh Amerika, insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi program televisi Kanada.

            Secara umum, tempat penampungan pajak adalah program terorganisir di mana banyak individu, kaya atau miskin, berpartisipasi untuk mengurangi pajak mereka karena. Namun, beberapa individu meregangkan batas penafsiran hukum dari undang-undang pajak penghasilan. Sementara tindakan ini mungkin dalam batas praktek yang diterima secara hukum dalam bentuk fisik, tindakan ini bisa dianggap dilakukan dengan itikad buruk. tempat penampungan pajak dimaksudkan untuk menginduksi perilaku yang baik dari massa, tetapi pada saat yang sama menyebabkan beberapa untuk bertindak dengan cara yang berlawanan. tempat penampungan pajak telah karena itu sering berbagi hubungan buruk dengan penipuan.

KPMG tax shelter fraud, 9 orang yang terlibat:

            Berdasarkan perjanjian penuntutan tangguhan, KPMG LLP mengakui kesalahan pidana dalam menciptakan tempat penampungan pajak penipuan untuk membantu klien kaya menghindar $ 2,5 milyar pajak dan setuju untuk membayar $ 456.000.000 di denda. KPMG LLP tidak akan menghadapi tuntutan pidana asalkan sesuai dengan ketentuan perjanjian dengan pemerintah. Pada tanggal 3 Januari 2007, tuduhan konspirasi kriminal terhadap KPMG dijatuhkan. Namun, federal Jaksa Michael J. Garcia menyatakan bahwa tuntutan bisa dipulihkan jika KPMG tidak terus tunduk monitorship terus hingga September 2008.

            Pada tanggal 29 Agustus 2005, sembilan orang, termasuk enam mantan mitra KPMG dan mantan wakil ketua perusahaan, yang pidana didakwa sehubungan dengan bernilai miliaran dolar pajak pidana penipuan konspirasi. Sembilan individu yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah:

·         Jeffrey Stein, mantan Wakil Ketua KPMG, mantan Wakil Ketua Pelayanan Pajak, dan mantan mitra pajak KPMG, seorang pengacara dengan Guru dalam hukum pajak.

·         John Lanning, mantan Wakil Ketua Pelayanan Pajak, dan mantan mitra pajak KPMG, CPA (Certified Public Accountant).

·         Jeffrey Eischeid, mantan ketua kelompok Strategi Inovatif KPMG dan nya Perencanaan Personal Financial Group, dan mantan mitra pajak KPMG

·         Richard Smith, mantan Wakil Ketua KPMG bertugas Pajak, mantan pemimpin Pajak Nasional Washington KPMG, dan mantan mitra pajak KPMG, pengacara.

·         Philip Wiesner, mantan Partner-In-Charge Pajak Nasional Washington KPMG dan mantan mitra pajak KPMG, seorang pengacara dengan Guru dalam hukum pajak dan BPA.

·         John Larson, pengacara, CPA dan mantan KPMG Manajer Senior Pajak yang meninggalkan KPMG untuk membentuk serangkaian entitas dengan terdakwa Robert Pfaff, yang entitas berpartisipasi dalam transaksi penampungan pajak tertentu sebagai penasihat investasi diakui.

·         Robert Pfaff, pengacara, CPA dan mantan mitra pajak KPMG, yang meninggalkan KPMG untuk membentuk serangkaian entitas dengan terdakwa John Larson.

·         Raymond J. rubel, juga dikenal sebagai R.J. Rubel, seorang pengacara dan mantan mitra pajak di New York, New York, kantor Sidley Austin, sebuah firma hukum nasional terkemuka.

·         Mark Watson, mantan Partner-in-Charge dari divisi Perencanaan Keuangan Pribadi di Pajak Nasional KPMG'S Washington, dan mantan mitra pajak KPMG, CPA.

Keempat tempat penampungan pajak yang dipermasalahkan dikenal sebagai

·         BLIPS (bond linked issue premium structure), atau struktur premium masalah terkait obligasi;

·         FLIPS (foreign leveraged investment program), atau program investasi leveraged asing;

·         OPIS (offshore portfolio investment strategy and a variant of Flips) , atau strategi investasi portofolio lepas pantai dan varian dari Membalik; dan

·         SOS (short option strategies), atau strategi opsi pendek.

ETIKA AKUNTANSI PAJAK

ETIKA AKUNTANSI PAJAK

Akuntan pajak mempunyai beberapa tanggung-jawab kepada publik, melalui pemerintah. Tanggung jawab akuntan pajak adalah bukan untuk suatu kepalsuan dalam suatu kewajiban pajak, dan sebagai attestor, suatu kewajiban pajak adalah suatu pernyataan atau deklarasi atas sangsi dari kecurangan, dan informasi dari hasil menyajikan laporan keuangan adalah benar, dan lengkap. Dalam Laporan keuangan AICPA itu dari Responsibility Tax Preparers (SRTP) dalam kewajiban Pajak Memposisikan 5.05 dan 5.06 :

5.05 "Sistem perpajakan penilaian diri sendiri dapat berfungsi secara efektif jika wajib pajak melaporkan hasil mereka di suatu kewajiban pajak yang benar, mengoreksi, dan melengkapi. Suatu kewajiban pajak adalah suatu laporan wajib pajak fakta-fakta, dan wajib pajak mempunyai tanggung jawab akhir untuk posisi-posisi menerima imbal hasil.

5.06 "CPAS menetapakn bentuk cukai atas sistem perpajakan seperti juga kepada klien-klien mereka. Kedudukan kuat bahwa wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk membayar lebih banyak pajak dibanding dengan menurut hukum berhutang, dan CPA mempunyai suatu cukai kepada klien itu untuk membantu dalam mencapai target."

Statements on Standards for Tax Services merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Committee of the AICPA dalam sebuah pamflet yang bertajuk. Pernyataan ini, yang disebut SSTS, dan interpretasinya menggantikan SRTP dan interpretasinya sejak 1 Oktober 2000. Yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya: “Standar praktek adalah hallmark dari penyebutan diri sebagai seorang profesional. Anggota harus memenuhi tanggungjawabnya sebagai profesional dengan mendukung dan mempertahankan standar yang dengan itu kinerja profesionalnya bisa diukur”. Dalam kasus tersebut, indikasi terbaik dari standar etika yang bisa dipenuhi oleh akuntan pajak bisa ditemukan dalam standar tersebut.

Ada 6 (enam) standar yang ditunjukkan dalam SSTS, yaitu:

1.      Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan.

2.       Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut point 1.

3.      Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa didisklosur.

4.      Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan menyarankan disklosur.

5.      Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang “mengeksploitasi” proses seleksi audit IRS atau;

6.       Dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”.

Menurut standar ini, dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien sebenarnya, karena ketika menandatangani return, anda berarti menyatakan bahwa return adalah benar, tepat, dan lengkap. Bila menandatanganinya berarti anda terlibat kebohongan.

Sebuah sistem yang menggunakan self-assessment dan reporting membuat orang membayangkan tipe pekerjaan yang membuat golf menjadi permainan yang terhormat. Pajak juga seperti itu. Ini ditentukan oleh self-assessment dan reporting. Dalam konteks tersebut, sikap fair yang bisa dilakukan setiap orang adalah dengan mengawasi diri sendiri. Masyarakat kita sering menggunakan sistem kehormatan yang besar dan ini bisa dijalankan ketika sebagian besar orang diatur oleh sistem kehormatan tersebut.

Ada sesuatu yang berlawanan dengan kejujuran dan kesejahteraan publik saat ada upaya untuk mengelak dari tujuan hukum spesifik yang memberikan batasan pada klien yang ingin menghindari pembayaran segmen pajak yang  fair. Sistem pajak dapat diselewengkan oleh akuntan dan perusahaan akuntansi yang menggunakan skema penghindaran-pajak. Bagian implisit dari semua ini adalah sebuah rekognisi tanggungjawab akuntan dan perusahaannya untuk mempertahankan kejelasan sistem pajak–untuk menghasilkan keseimbangan antara keuntungan pajak yang diinginkan dan loophole yang bisa melemahkan sistem.

Akuntan dan perusahaan akuntansi perlu mengetahui tanggungjawabnya pada masyarakat besar. Akuntan dan perusahaannya perlu tegas, karena profesionalismenya, untuk mengikuti jalur etika. Bantuan yang sering digunakan adalah nilai moral personal dan standar plus sebuah kultur dalam perusahaan yang melarang pelanggaran nilai etika dalam mencapai tujuan organisasi–sebuah filosofi manajemen kuat yang mempertegas tindakan etika dan komunikasi jelas dari perilaku etika. Dalam situasi ini, bahkan ketika menyebabkan kerugian klien, akuntan tetap akan melakukan apa yang benar. Ancaman kehilangan lisensi akibat tindakan tidak beretika adalah sebuah faktor, tapi ini bukanlah faktor primer.

Dari sejumlah tantangan untuk etika, berikut ini adalah yang termasuk peringkat atas:

1.      Kompleksitas dan perubahan sifat dari hukum pajak;

2.      Keterbatasan waktu untuk praktek;

3.       Pengetahuan tentang hukum pajak yang kompleks;

4.      Tekanan dari klien untuk mengurangi liabilitas pajak;

5.      Dan kurangnya pemahaman klien terkait tanggungjawab profesional dan potensi hukuman dari akuntan baik bagi praktisi pajak dan pembayar pajak

Crenshaw dalam artikelnya memberikan empat alasan mengapa tax shelter ini muncul.

1.      Ada upaya manajemen korporat untuk mencari cara baru guna mengendalikan biaya bisnis, dan karena tidak mampu menaikkan harganya, perusahaan mulai mencari cara untuk memotong pajaknya yang dianggap sebagai biaya.

2.       Bertambahnya kerumitan dalam aturan pajak dan dunia keuangan, realita ekonomi akan terhambat – atau berkurangnya realita tersebut – dalam serangkaian tarnsaksi.

3.      Persepsi antar bank investasi dan lainnya bahwa memimpikan dan mengemas produk pajak “adalah sebuah lini bisnis yang sukses”, seperti yang dikatakan William J. Wilkins dari Wilmer, Cutler & Pickering, dan salahseorang anggota dari divisi pajak dari American Bar Association. (Divisi pajak ini, yang tidak berbicara sebagai wakil ABA, berisi pengacara yang khusus dalam urusan pajak).

4.      Resiko rendah. Bukan hanya sulit bagi IRS untuk mendeteksi shelter, tapi hukumannya cenderung ringan dan tidak selalu diberikan. Jika shelter ditemukan dan dilarang, perusahaan akan menghutang pajak yang seharusnya dibayar, ditambah bunga. “Ini seperti deal finansial yang bagus”, kata John E. Chapoton, mantan Assistant Treasury Secretary dan anggota divisi pajak ABA, yang meminta disklosur perusahaan untuk menghambat shelter.

Bagi akuntan, terkait dengan peranannya disarankan untuk menggunakan standar yang ada secara serius dan mereview kebijakan profit dengan sarana legal apapun. Selalu ada tekanan pada akuntan, yang memperhatikan profesionalismenya dan kewajibannya terhadap publik.

Berikut isi dari Statements on Standards for Tax Services (SSTS):

1.      Pernyataan Standar No.1. Standar kemungkinan realistik:

“Secara umum, anggota memiliki keyakinan bahwa posisi return pajak yang disarankan memiliki sebuah kemungkinan realistik untuk berlanjut secara administratif atau judisial”, untuk mengkapitulasi kebutuhan perusahaannya.

2.       Pernyataan No.2:

Pernyataan ini bukanlah yang problematik dan mengemukakan: “Seorang anggota membuat upaya wajar untuk memperoleh informasi dari pembayar pajak untuk memberikan jawaban pada semua pertanyaan tentang return pajak sebelum memberikan tanda tangan sebagai preparer”.

3.      Pernyataan No.3. Kewajiban untuk memeriksa atau memverifikasi data yang mendukung:

Seorang preparer dapat menggunakan keyakinan klien yang bagus untuk memberikan informasi akurat dalam membuat sebuah return pajak, tapi “tidak mengabaikan implikasi informasi yang dibuat dan harus membuat penelitian wajar jika informasi menjadi tidak tepat, tidak lengkap atau tidak konsisten” (SSTS). Di sini, kewajiban untuk sistem pajak menjadi jelas. Preparer akan menandatangani pernyataan yang menguji bahwa informasi yang terkandung menjadi benar, tepat, dan lengkap menurut pengetahuan preparer. Konsekuensinya, jika preparer menyimpulkan bahwa karena ketidakkonsistensinya, informasi menjadi tidak tepat atau lengkap, preparer berkewajiban untuk tidak menandatangani return.

4.      Pernyataan No.4. Gunakan estimasi:

Ini bukan standar non-problematik. Preparer menggunakan estimasi pembayar pajak jika ini tidak berpengaruh praktikal dalam memperoleh data dan jika preparer menentukan bahwa estimasinya sudah beralasan, yang didasarkan pengetahuan preparer.

5.      Pernyataan No.5. Berawal dari sebuah posisi sebelumnya:

Ini adalah sebuah standar teknis. “Seperti yang ditunjukkan dalam SSTS No.1, Tax Return Positions, anggota bisa merekomendasikan sebuah posisi return pajak atau mempersiapkan atau menandatangani return pajak yang berawal dari perlakuan sebuah item yang disimpulkan dalam urusan administratif atau keputusan pengadilan terkait return sebelumnya dari pembayar pajak”.

6.      Pernyataan No.6. Pengetahuan keliru:

Apa yang perlu dilakukan ketika preparer menjadi sadar akan kekeliruan dalam pengembalian pajak pembayar pajak sebelumnya? Anggota harus “memberitahu pembayar pajak” dan “merekomendasikan ukuran korektif yang perlu diambil” (SSTS). Jika dalam mempersiapkan return tahun sekarang, preparer menemukan bahwa pembayar pajak tidak mengambil tindakan tepat untuk membenarkan errornya dari tahun sebelumnya, preparer perlu memutuskan apakah perlu melanjutkan hubungan dengan pembayar pajak. Penarikan diri ini bisa terjadi jika pembayar pajak tidak mau membenarkan error, dan jika error ini memiliki efek terhadap return.

7.      Pernyataan No.7. Pengetahuan tentang error: urusan administratif:

Jika dalam urusan administratif, preparer menemukan error, preparer harus “meminta persetujuan pembayar pajak untuk mendisklosur error tersebut kepada otoritas pajak. Bila tidak ada persetujuan, anggota harus mempertimbangkan penarikan diri dari representasi pembayar pajak dalam urusan administratif”.

8.      Pernyataan No.8. Bentuk dan Isi dari advis untuk pembayar pajak:

Pernyataan ini tidak menggambarkan bentuk atau isi advis karena kisaran advis begitu ekstensif dan spesifik menurut kebutuhan setiap pembayar pajak. Apa yang disarankan adalah bahwa advis ini mencerminkan kompetensi profesional dan memenuhi kebutuhan pembayar pajak.

Ini menjadi ringkasan standar dari layanan pajak yang oleh AICPA diharapkan dilakukan oleh anggotanya yang menjadi preparer pajak. Ini adalah standar yang umumnya bisa diterapkan bagi akuntan pajak dalam sebagian besar negara karena ini menggunakan prinsip universal tentang perilaku profesional yang benar dalam urusan pajak.

Perpajakan di Indonesia

Di negara kita, keikutsertaan masyarakat dalam perpajakan sangat jelas, bahkan secara yuridis telah diatur sejak awal berdirinya Republik Indonesia, yakni dalam konstitusi negara. Saat itu, dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan dengan tegas oleh founding father, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari aspek legislasi, berdasarkan undang-undang diartikan rakyat (melalui wakilnya di DPR) telah turut serta menentukan pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak dari subjek pajak.

Namun banyaknya masalah korupsi, mafia peradilan dan pajak, konflik antar golongan, keterlantaran rakyat, pertarungan politik antar partai membuat rakyat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang berdampak langsung terhadap pemerintahan dan masalah-masalah lainnya. Salah satunya penyebab ketidakpercayaan rakyat dikarenakan kesejahteraan rakyat yang semakin jauh dari kata memuaskan. Bahkan seringkali terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat karena tidak jelas arahnya dan berbanding terbalik antara peraturan tertulis dengan implementasinya. Kasus mark up dibidang perpajakan, tender, dan desentralisasi anggaran  semakin merajalela. Salah satu kelakuan pemerintah atau oknum pemerintah yang disoroti adalah Dirjen Pajak. Setelah terungkapnya kasus mafia pajak yang dilakukan Gayus Tambunan, semakin banyak terkuak keburukan pegawai perpajakan dan juga sistem perpajakan di Indonesia.

Kepala Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan Direktorat Jenderal Pajak Arif Mahmudin mengungkapkan berdasarkan data per 29 Oktober 2010, bahwa total pegawai pajak yang terkena hukuman berat adalah 32 orang, 19 di antaranya, diberhentikan tidak dengan hormat dan 13 lainnya kena skorsing. Barbagai penyebab sanksi antara lain: tidak menyelesaikan tugas, menerima uang dari WP untuk dibayarkan tapi terlambat disetorkan, ada yang melakukan pemalsuan, mengubah data, merekayasa NJOP, rekayasa SSP (Surat Setoran Pajak). Hal ini menunjukkan keburukan perpajakan Indonesia tidak hanya buruk di regulasinya saja tetapi juga oknum perpajakannya sendiri. Hal inilah yang memicu perlu adanya transformasi  internal dan eksternal Pada Dirjen Pajak secara menyeluruh, mulai dari pusat sampai daerah.

Tanggung Jawab Akuntan Pajak

Akuntan pajak mempunyai beberapa tanggung jawab kepada publik, melalui pemerintah. Tanggung jawab akuntan pajak adalah bukan untuk suatu kepalsuan dalam suatu kewajiban pajak. Suatu kewajiban pajak adalah suatu pernyataan atau deklarasi atas sanksi dari kecurangan yang berkaitan dengan perpajakan, serta informasi dari hasil penyajian laporan keuangan adalah benar, dan lengkap. Dalam Laporan keuangan AICPA itu dari Responsibility Tax Preparers (SRTP) dalam kewajiban Pajak Memposisikan 5.05 dan 5.06:

5.05 “Self assessment system perpajakan dapat berfungsi secara efektif jika wajib pajak melaporkan hasil mereka pada suatu kewajiban pajak secara benar, mengoreksi, dan melengkapi. Suatu kewajiban pajak adalah suatu laporan wajib pajak fakta-fakta, dan wajib pajak mempunyai tanggung jawab akhir untuk posisi-posisi menerima imbal hasil.”

5.06 “CPAS menetapkan bentuk cukai atas sistem perpajakan seperti juga kepada klien-klien mereka. Kedudukan kuat bahwa wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk membayar lebih banyak pajak dibanding dengan menurut hukum berhutang, dan CPA mempunyai suatu cukai kepada klien itu untuk membantu dalam mencapai target.”

IRS mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Komisi IRS, Roscoe Egger dalam Armstrong (1993 : 85) menyatakan bahwa:

… suatu sistem pajak yang baik dan kuat tidak hanya terdiri dari entitas administrasi pajak saja, dalam kasus ini IRS. Hal tersebut juga harus terdiri dari Konggres, Administrasi dan komunitas praktisi. Bukan sebagai bagian yang terpisah pada masyarakat yang luas, tetapi lebih bekerja sama ke arah tujuan umum.

Direktur praktik IRS, Leslie Shapiro dalam Armstrong (1993:85) lebih menegaskan bahwa:

Ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya pervasive (peresapan)…Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini adalah sulit. Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi…IRS bersandar pada praktisi pajak untuk membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak.

Menurut William L. Raby dalam Armstrong (1993 : 85) system pajak yang mendukung IRS akan menimbulkan perdebatan pajak. Oleh karena itu,praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Argumennya adalah:

Aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final. Praktisi tidak berhak mengganti skala nilai kliennya.

Disamping itu praktisi herus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.

Etika Akuntan dalam Perpajakan

Statements on Standards for Tax Services merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh Tax Executive Committee of the AICPA yang interpretasinya menggantikan SRTP dan interpretasinya sejak 1 Oktober 2000. Yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya: “Standar praktek adalah lingkup dari penyebutan diri sebagai seorang profesional. Anggota harus memenuhi tanggungjawabnya sebagai profesional dengan mendukung dan mempertahankan standar yang dengan itu kinerja profesionalnya bisa diukur”. Dalam kasus tersebut, indikasi terbaik dari standar etika yang bisa dipenuhi oleh akuntan pajak bisa ditemukan dalam standar tersebut.

Ada 6 (enam) standar yang ditunjukkan dalam SSTS, yaitu:

1.      Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan.

2.      Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1.

3.      Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa diungkapkan.

4.      Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan menyarankan disklosur.

5.      Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang “mengeksploitasi” proses seleksi audit IRS atau;

6.      Dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”.

Menurut standar ini, dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien sebenarnya, karena ketika menandatangani return, anda berarti menyatakan bahwa return adalah benar, tepat, dan lengkap. Bila menandatanganinya berarti anda terlibat kebohongan.

Pajak ditentukan oleh self-assessment dan pelaporan. Dalam konteks tersebut, sikap adil yang bisa dilakukan setiap orang adalah dengan mengawasi diri sendiri. Masyarakat kita sering menggunakan sistem kehormatan yang besar dan ini bisa dijalankan ketika sebagian besar orang diatur oleh sistem kehormatan tersebut. Ada sesuatu yang berlawanan dengan kejujuran dan kesejahteraan publik saat ada upaya untuk mengelak dari tujuan hukum spesifik yang memberikan batasan pada klien yang ingin menghindari pembayaran segmen pajak yang adil. Sistem pajak dapat diselewengkan oleh akuntan dan perusahaan akuntansi yang menggunakan skema penghindaran-pajak. Bagian implisit dari semua ini adalah sebuah rekognisi tanggungjawab akuntan dan perusahaannya untuk mempertahankan kejelasan sistem pajak–untuk menghasilkan keseimbangan antara keuntungan pajak yang diinginkan dan loophole yang bisa melemahkan sistem.

Akuntan dan perusahaan akuntansi perlu mengetahui tanggung jawabnya pada masyarakat besar. Akuntan dan perusahaannya perlu tegas, karena profesionalismenya, untuk mengikuti jalur etika. Bantuan yang sering digunakan adalah nilai moral personal dan standar plus sebuah kultur dalam perusahaan yang melarang pelanggaran nilai etika dalam mencapai tujuan organisasi. Sebuah filosofi manajemen kuat yang mempertegas tindakan etika dan komunikasi jelas dari perilaku etika. Dalam situasi ini, bahkan ketika menyebabkan kerugian klien, akuntan tetap akan melakukan apa yang benar. Ancaman kehilangan lisensi akibat tindakan tidak beretika adalah sebuah faktor, tapi ini bukanlah faktor primer. Berbagai tantangan etika yang sering terjadi antara lain: kompleksitas dan perubahan sifat dari hukum pajak, keterbatasan waktu untuk praktek, pengetahuan tentang hukum pajak yang kompleks, tekanan dari klien untuk mengurangi liabilitas pajak, dan kurangnya pemahaman klien terkait tanggungjawab profesional dan potensi hukuman dari akuntan baik bagi praktisi pajak dan pembayar pajak. Berikut ini disajikan kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan dengan tuntutan klien.

1. Jeratan Pajak Ganda pada Dividen

Secara teori Indonesia menganut sistem klasik. Artinya, ada pembedaan subyek pajak. Yaitu subyek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang bermasalah dalam pajak deviden adalah terjadi economic double taxation. Pengertiannya, sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, dia merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut pajak korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda

2.  Sengketa Pajak

Kalau terjadi sengketa, yaitu hitungan wajib pajak (WP) dengan petugas pajak berbeda, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Apabila hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar maka WP berhak menerima restitusi. Malangnya, uang restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh Fiscus. Jika uang restitusi jumlahnya milyaran jelas saja mengganggu arus kas para pengusaha. Inilah persoalan yang menjadi momok dalam dispute antara WP dengan aparat pajak. Untungnya, dalam UU KUP 28/2007 perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan klaim angka, maka yang lebih dahulu dipakai adalah klaim WP. Sebelum masuk ke pengadilan pajak, WP hanya cukup membayar sebesar 50 persen dari klaim hitungan WP sendiri.

3. Tarif Pajak yang tinggi

Ketua Tax Centre UI, Tafsir Nurchamid dan pengusaha Anton J Supit mengatakan bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan negara. Padahal disaat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Meskipun semestinya menurut Anton J Supit penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Banyak kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah. Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. Tarif yang tinggi membuat yang bayar menjadi sedikit. Sehingga membuat banyak orang yang lain lebih sering menghindar dari petugas pajak.

Good Governance mewujudkan kepatuhan sukarela

Dalam mengatasi permasalahan perpajakan di Indonesia, Dirjen Pajak haruslah segera melakukan reformasi birokrasi di kementrian Keuangan khususnya Dirjen Pajak secara serius dan transparan untuk memperbaiki standar pelayanan umum yang diberikan kepada publik. Gagasan utama bahwa pelayananan publik dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya jika administrasi publik mau dan mampu mengadopsi pendekatan yang sering digunakan di sektor bisnis, di mana manajer diberi kebebasan untuk mengelola dan tidak dibatasi oleh struktur yang tertutup dan kaku seperti yang diajarkan oleh perspektif administrasi publik klasik. Oleh karena itu dalam birokrasi pemerintah harus ada perlu adanya reformasi birokrasi dengan mewujudkan good governance. Perwujudan good governance dapat dilakukan melalui strategi new public management.

Strategi ini berorientasi sistem privatisasi kedalam sektor publik yang mengadopsi mekanisme pasar dalam pelayanan publik. Sehingga dapat diartikan hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan keduanya dapat dianalogikan hubungan penjual dengan pelanggan dalam jual beli. Sehingga dalam perwujudannya pemerintah haruslah melayani rakyat(hidup untuk rakyat), bukan menjadikan rakyat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Sedangkan di dalam Dirjen Pajak harus bisa diwujudkan good corporate governace / GCG (perusahaan atau instansi). Menurut Syakhroza (2003) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dirjen Pajak harus mewujudkan lima prinsip GCG, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan.

Dalam prinsip pertama yaitu Transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dan penyampaian informasi (Tjager dkk,2 003). Birokrasi perpajakan harus trasparan tentang aliran penerimaan, pengeluaran dan arah pajak kemana haruslah jelas. Prinsip yang kedua Akuntabilitas adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Tjager dkk, 2003). Di sini diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun munculnya mafia pajak. Ketika prinsip ini diterapkan maka setiap stakeholder Dirjen Pajak harus memahami wewenang dan berjalan sesuai tugas dan wewenang. Seringkali di berbagai instansi sering terjadi ketidakjelasan pekerja, sehingga apa yang harus dikerjakan saat ini belum jelas. Berikutnya, prinsip ketiga yaitu Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari berbagai pihak (Tjager dkk,2003). Dengan prinsip ini para stakeholder tidak terpengaruh intervensi dari berbagai pihak, mereka memiliki rasa loyalitas terhadap perusahaan. Secara otomatis kepatuhan sukarela pegawai pajak akan muncul. Prinsip yang terakhir yaitu Kesetaran (Fairness) adalah kesetaraan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya (Tjager dkk,2003). Pegawai pajak wajib menyadari bahwa dalam menerima dan menetapkan pajak harus adil dan setara. Harus sesuai dengan peraturan, sehingga yang berhak mendapatkan beban pajak banyak, harus membayar banyak pula. Tidak ada keringanan pembayaran kecuali diatur dalam undang undang. Sebaliknya jika menurut undang-undang seseorang dibebani pembayaran pajak ringan. Haruslah membayar pajak sesuai dengan peraturan, tidak bisa ditambah-tambah jika tidak diatur dalam undang-undang.

Selain perbaikan segara internal juga harus ada perbaikan secara eksternal. Salah satunya harus adanya laporan khusus untuk rakyat. Laporan pajak bukan hanya dilaporkan dalam bentuk akuntansi yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja, tetapi laporan keuangan juga harus dipublikasikan beserta bukti-buktinya. publikasi bisa melalui media televisi, media masa, maupun poster atau baliho. Selain masalah laporan pajak, harus ada perbaikan persepsi pajak. Salah satu salah satu adalah persepsi sifat dari pajak yaitu bersifat memaksa. Dengan kata ini secara tidak langsung, membayar pajak bukan suatu sikap kesadaran sukarela. Tetapi dengan ungkapan ini mempertebal persepsi bahwa adalah suatu pemaksaan pajak. walaupun begitu tetap harus ada peraturan yang jelas baik regulasi maupun sanksi dan dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Parameter keberhasilan perpajakan dapat dilihat dari hubungan antara pembayaran oleh rakyat dengan yang diperoleh rakyat sebanding, mereka merasa puas dan sejahtera. seharusnya pajak bisa menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan, khususnya membuka lapangan kerja. Ketika semakin terbukanya lapangan pekerjaan dan pengangguran berkurang pendapatan pajak akan naik pula. Seharusnya bukan pembayaran pajak dinaikkan tetapi  seharusnya tingkat pendapatan  naik dan pengangguran berkurang, secara otomatis tingkat kesejahteraannya akan naik. Jika hasil pungutan pajak tidak dikolusi dan alokasi penciptaan lapangan kerja ditingkatkan pendapatan pajak akan berkurang. Dan juga alokasi APBN tidak mengandalkan pajak secara sepenuhnya. Ketika rakyat sejahtera terpenuhi, maka rakyat akan memiliki rasa bangga dengan apa yang telah diberikan pemerintah, sehingga kepatuhan sukarela akan terwujud.

Kesimpulan

Etika sangat diperlukan dalam praktek perpajakan terutama bagi pemerintah dan aparatnya serta akuntan publik yang juga menjadi penanggung jawab informasi keuangan rakyat. Etika dalam hal ini menyangkut keadilan distributif, non diskriminasi, profesionalisme, independensi. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah harus mampu menjunjung tinggi kebijakan yang telah dibuat dan juga menindak para oknum dalam kasus-kasus yang mencemari dunia perpajakan sehingga dapat memulihkan rakyat. Sedangkan akuntan sendiri harus mampu menegakkan etika profesinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apabila keduanya terwujud maka akan mewujudkan good corporate governance yang juga akan memulihkan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah maupun pajak.

Referensi

Ardana, Sukrisno Agoes dan I Cenik. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Duska, Ronald F. dan Brenda S. Duska. 2005. Foundation of Business Ethics, Accounting Ethics. Blackwell Publishing.

https://nenygory.wordpress.com/2011/07/16/akuntansi-dalam-praktek-perpajakan/

https://id.scribd.com/doc/293153710/ETIKA-AKUNTANSI-PAJAK

http://yeniqt.blogspot.co.id/

Etika Akuntansi Manajemen

Etika Dalam Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Menejemen

Akuntansi Adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.

Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi (Aset = Liabilitas + Ekuitas).

Akuntansi Manajemen adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi control.

Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen adalah sebagai berikut:

Unsur Perbedaan	Akuntansi Keuangan	Akuntansi Manajemen
Dasar Pencatatan	Prinsip akuntansi yang lazim	Tidak berkaitan dengan prinsip akuntansi yang lazim
Fokus Informasi	Informasi masa lalu	Informasi masa lalu yang akan datang
Lingkup Informasi	Secara keseluruhan	Bagian perusahaan
Sifat laporan yang dihasilkan	Berupa ringkasan	Lebih rinci dan unsur taksiran lebih dominan
Keterlibatkan dalam perilaku	Lebih mementingkan	Lebih bersangkutan dengan pengukuran kinerja
Disiplin sumber yang melandasi	Ilmu ekonomi	Ilmu ekonomi dan ilmu psikologi sosial

1. Tanggung Jawab Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Menejemen

Etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yaitu pihak internal dan pihak external. Sedangkan seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk:

1.                     Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak external perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2.                     Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan IAI, 2004 yaitu dapat dipahami, relevan materialistis, keandalan, dapat dibandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal, serta penyajian yang wajar.

Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasidan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi control.

2. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen, yaitu:

1.                  Perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran.

2.                  Pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historical dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak.

3.                  Pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan.

4.                  Menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektifitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen.

5.                  Pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal.

3.   Competence, Confidentiality, Integrity and Objectivity of Management Accountant

Competance (Kompetensi)

Arti kata Competance disini adalah setiap praktisi Akuntansi Manajemen dan Manajemen Keuangan memiliki tanggung jawab untuk :

- Menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

- Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang berlaku.

- Mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan.

Confidentiality (Kerahasiaan)

Dalam hal kerahasiaan ini Praktisi akuntansi manajemen dituntut untuk :

- Mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum.

- Menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh, agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan.

- Menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga.

Integrity (Integritas)

Integrity (Integritas)
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:
- Menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik.
- Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tigas secara etis.
- Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka.
- Menahan diri dari aktivitas negati yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi.
- Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalan  gi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan.
- Mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang menguntungkan dalam

penilaian profesional.

- Menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi.

Objektivity (Objektivitas)

Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

- Mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif

- Mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan.

Objectivity of Management Accountant (Objektivitas Akuntan Manajemen)

Auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karenadisebabkan prasangka, konflik kepentingan dan terpengaruh orang lain, seperti memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan.

4.    Whistle Blowing

Merupakan Tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utamanya adalah moral. Whistle blowing sering disamakan begitu saja dengan membuka rahasia perusahaan. Contohnya seorang karyawan melaporkan kecurangan perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai.

Whistle blowing dibagi menjadi dua yaitu :

Whistle Blowing internal, yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi, pemimpin yang diberi tahu harus bersikap netral dan bijak, loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral: keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak sesuai moral

Whistle Blowing eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat, motivasi  utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang, yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan terebut ke masyarakat, untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik.

5.   Creative Accounting

Creative Accounting adalah semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, teknik, dll) dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan (Amat, Blake dan Dowd, 1999). Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses creative accounting, seperti manajer, akuntan (sepengetahuan saya jarang sekali ditemukan kasus yang melibatkan akuntan dalam proses creative accounting karena profesi ini terikat dengan aturan-aturan profesi), pemerintah, asosiasi industri, dll.

Creative accounting melibatkan begitu banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan keuangan yang tidak benar, seperti permainan pembukuan (memilih penggunaan metode alokasi, mempercepat atan menunda pengakuan atas suatu transasksi dalam suatu periode ke periode yang lain).

6.   Fraud Accounting

Fraudsebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya.

• Unsur-unsur Fraud (Kecurangan)

Dari beberapa definisi di atas, maka tergambarkan bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (semua unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak pernah terjadi) adapun unsur-unsur tersebut adalah :

– Harus terdapat salah pernyataan (misrepresentation)

– Dari suatu masa lampau (past) atau sekarang (present)

– Fakta bersifat material (material fact)

– Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (make-knowingly or recklessly)

– Dengan maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi

– Pihak yang dirugikan harus beraksi (acted) terhadap salah pernyataan tersebut

(misrepresentation);

– Ada yang merugikannya (detriment).

Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.

• Faktor Pemicu Fraud (Kecurangan)4

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu:

– Greed (keserakahan)

– Opportunity (kesempatan)

– Need (kebutuhan)

– Exposure (pengungkapan)

Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

• Pelaku dari Fraud

Pelaku kecurangan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok,yaitu manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (misstatements arising from fraudulent financial reporting). Sedangkan Karyawan/Pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (misstatements arising from misappropriation of assets).

Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (management fraud), misalnya berupa : Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

• Kategori Kecurangan

1. Berdasarkan pencatatan

a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku

b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid

c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”

2. Berdasarkan frekuensi

a. Tidak berulang (non-repeating fraud)

b. Berulang (repeating fraud)

3. Berdasarkan konspirasi

4. Berdasarkan keunikan

a. Kecurangan khusus (specialized fraud)

b. Kecurangan umum (garden varieties of fraud)

• Pencegahan Kecurangan

Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut :

a) Membangun struktur pengendalian intern yang baik

Pengendalian intern terdiri atas 5 ( lima ) komponen yang saling terkait yaitu :

1. Lingkungan pengendalian ( control environment ) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penaksiran risiko ( risk assessment ) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menenetukan bagaimana risiko harus dikelola.

3. Standar Pengendalian ( control activities ) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

4. Informasi dan komunikasi ( information and communication ) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka.

5. Pemantauan ( monitoring ) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

b) Mengefektifkan aktivitas pengendalian

c) Meningkatkan kultur organisasi

d) Mengefektifkan fungsi internal audit

e) Menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas

f) Mengadakan Rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti

g) Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi

h) Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan, dan hal-hal lain yang dapat mencegah munculnya kecurangan.

7.   Fraud Auditing

Karakteristik kecurangan Dilihat dari pelaku fraud auditing maka secara garis besar kecurangan bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis :

1. Oleh pihak perusahaan, yaitu manajemen untuk kepentingan perusahaan (di mana salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (misstatements arising from fraudulent financial reporting, untuk menghindari hal tersebut ada baiknya karyawan mengikuti auditing workshop dan fraud workshop) dan pegawai untuk keuntungan individu (salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva)

2. Oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (management fraud), misalnya berupa manipulasi, pemalsuan, atau laporan keuangan. Kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan (intentional omissions) suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan, untuk itu sebaiknya anda mengikuti auditing workshop dan fraud workshop.

Salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva kecurangan jenis ini biasanya disebut kecurangan karyawan (employee fraud). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum(ada baiknya karyawan mengikuti seminar fraud dan seminar auditing). Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah saji

jenis ini adalah penggelapan terhadap penerimaan kas, pencurian aktiva perusahaan, mark-up harga dan transaksi tidak resmi.

REFERENSI:

https://safiram.wordpress.com/2015/12/08/etika-dalam-akuntansi-keuangan-akuntansi-manajemen/
https://radityoyuditama.wordpress.com/2016/01/04/etika-dalam-akuntansi-keuangan-dan-akuntansi-manajemen/

http://jaggerjaques.blogspot.com/2012/11/etika-dalam-akuntansi-keuangan-dan.html
http://memebali.blogspot.com/2013/05/etika-bisnis-dan-profesi-etika-dalam.html
http://novaoshiin.blogspot.com/2011/11/contoh-kasus-etika-profesi-akuntansi.html

https://ikharetno.wordpress.com/2013/10/01/etika-dalam-akuntansi-keuangan-dan-akuntansi-manajemen/